Kegiatan penyemprotan desinfektan di area kantor Pengadilan Negeri Kuala Simpang sebagai upaya pencegahan penularan COVID19
Rapat Internal Reguler Bulan Maret 2020
Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang
Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh beserta tim di Pengadilan Negeri Kualasimpang
Lebih lanjut
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid - 19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan
Daftar Hasil Promosi dan Mutasi Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung 13 Desember 2019
Hasil Rapat Promosi/Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan di Bawahnya Tanggal 26 Juli 2019
Lebih lanjut
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Pintu Gerbang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E - Government
Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas