img_head
BERITA

Rapat Internal Reguler Bulan Februari 2019

Peb18

Konten : berita kegiatan
Telah dibaca : 59 Kali

Kualasimpang - Humas/IT, Rabu 13 Februari 2019, Pengadilan Negeri Kualasimpang kembali menggelar rapat evaluasi internal yang lazimnya diadakan setiap bulan untuk mengukur kinerja dan membahas program - program kerja dan mengatasi masalah atau temuan - temuan yang muncul di masing - masing unit kerja kepaniteraan maupun kesekretariatan hasil audit dari hakim pengawas masing - masing bidang. 

Sesuai dengan jadwal penyelenggaraan dimulai tepat pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kualasimpang. Seperti kebiasaan agenda rapat dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan menyuarakan yel - yel Pengadilan Negeri Kualasimpang, dengan dimoderatori oleh Bapak Sekretaris Mansur, SH peserta rapat hadir lengkap mulai dari Bapak KPN Kualasimpang Irwansyah Putra Sitorus, SH, MH, yang bertindak selaku pimpinan rapat, Bapak Panitera M. Nasir, S. Sos, SH, para hakim, para pejabat struktural dan fungsional, para staf pelaksana, dan tenaga kontrak. 

Rapat bulan februari ini Bapak KPN langsung bertindak sebagai Koordinator Pengawas Bidang disebabkan belum ada pejabat definitif yang ditunjuk untuk mengisi posisi WKPN Kualasimpang. Dalam kesempatan ini Bapak KPN mengevaluasi kinerja perbidang berdasarkan laporan evaluasi tertulis dari para hakim pengawas bidang. Bapak KPN membahas detil capaian kinerja perbidang seperti pada bagian umum dan keuangan dibahas mengenai capaian realisasi penggunaan DIPA hingga instruksi beliau untuk melakukan penghematan penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK). Beliau juga menyoal kebersihan kantor yang selalu perlu peningkatan dan mempertahankan budaya kebersihan yang sudah baik. Bapak KPN juga menginstruksikan soal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang harus segera dikirimkan apabila telah selesai disusun, agar tidak menjadi tunggakan pekerjaan. Hal lain yang menjadi perhatian beliau juga kinerja para pejabat struktural kepaniteraan maupun sekretariat agar lebih bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya sehari - hari, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada staf terlebih lagi staf yang berstatus tenaga kontrak, apabila dipandang perlu untuk menjaga keseimbangan dan budaya kerja yang baik beliau akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada pegawai atau pejabat yang masih saja acuh terhadap tanggung jawab tugas dan fungsinya. 

Bapak KPN melanjutkan arahannya salah satunya mengenai jurusita yang kali ini menjadi sorotan para pimpinan Mahkamah Agung khususnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang sangat concern mengenai pelaksanaan delegasi dan penginputan ke dalam SIPP. Berkenaan dengan hal tersebut Bapak KPN mengingatkan para jurusita agar selalu menginputkan data pelaksanaan delegasi ke dalam SIPP segera setelah selesai menjalankan delegasi tersebut. Hal ini sesuai dengan perintah Dirjen Badilum yang telah memberikan instrument monitoring kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk langsung memantau kinerja pelaksanaan delegasi di masing - masing wilayah hukumnya.

Disesi akhir rapat yang berlangsung sekitar satu setengah jam ini ditutup oleh moderator dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah seorang peserta rapat.