Geliat Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kebutuhan Praktiknya PODIUM episode ke-56 kali ini mengangkat tema “Sistem Peradilan Pidana Anak”. Meskipun topik ini jarang dibicarakan, sesungguhnya sangat penting, mengingat hampir setiap pengadilan di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berpotensi menerima dan menyidangkan perkara anak. Oleh karena itu, tema ini diangkat sebagai wacana dasar yang dibutuhkan dalam praktik Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut
Hakim & Aparatur Peradilan: Hakikat Jabatan & Kode Etiknya Hakim sebagai sebuah profesi, terikat kode etik dan pedoman perilaku. Landasan etik tidak saja menjadi pondasi tetapi juga hakikat keberadaan kewenangan memberikan keadilan. Tanpanya, jangan harap muncul wibawa. Lebih lanjut
E-COURT PERMA 7/2022 : Peradilan Elektronik, Panggilan Surat Tercatat, Sidang Hybrid, Upaya Hukum PODIUM (Podcast Ditjen Badilum) Eps. #06 mengangkat tema mengenai perubahan-perubahan fundamental dalam Peraturan Mahkamah Agung R. I No. 7/2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik dalam perkara perdata. Lebih lanjut
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Pengajuan Permohonan Berpekara Secara Prodeo Secara Online Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahun Anggaran 2025. Daftar
e-Berpadu Suatu Reviu, Pemaknaan Dan Pengembangan Setahun sudah sejak e-Berpadu diberlakukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian transformasi digital peradilan pidana. Pengguna layanan telah memperoleh kemanfaatan dari pelayanan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Mahkamah Syariah baik kecepatan waktu pelayanan, kecepatan waktu diterimanya produk layanan karena aksesnya yang lebih cepat dan mudah. Lebih lanjut
AMPUH : SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH “Jangan pernah lelah membangun sistem yang baik,” demikian disampaikan Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum saat menjadi narasumber PODIUM (Podcast Ditjen Badilum) Episode 30. Lebih lanjut
Upaya Hukum Banding Secara Elektronik Dan Solusi Atas Permasalahannya Podcast kali ini Mustamin, S.H., M.H, akan mengulas mengenai mekanisme upaya hukum banding secara elektronik, sangat komprehensif namun mudah untuk dipahami . Lebih lanjut
Informasi Alur Pelayanan Pengambilan Salinan Putusan Bagi Tuna Rungu Demi mewujudkan penguatan akses disabilitas di setiap lini pengadilan khususnya pelayanan pengambilan Salinan Putusan maka dilakukan Optimalisasi informasi alur pelayanan pengambilan salinan putusan bagi tuna rungu pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang . Lebih lanjut
Informasi Alur dan Syarat Pengajuan Gugatan Cerai yang dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat Dengan adanya informasi digital mengenai alur dan syarat pengajuan gugatan cerai yang dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik dan mudah dimengerti oleh masyarakat khususnya penyandang tuna rungu. Lebih lanjut
Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 2-144/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Negeri Kuala Simpang berusaha untuk melaksanakan surat keputusan tersebut dengan mewujudkan sarana dan prasarana informasi yang interaktif dan dinamis agar pencari keadilan khususnya di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang dapat atau bisa memanfaatkannya. Lebih lanjut
Awasi Kami Kami menyediakan Aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Lebih lanjut
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Telusuri perkara anda dengan mudah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Lebih lanjut
Etika Berinteraksi Dengan Difabel di Pengadilan Selain menambah wawasan, podcast ini mempermudah pemahaman terhadap SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Lebih lanjut
ERATERANG ERATERANG merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun pemohon berada. Lebih lanjut
Eksekusi Bidang Perdata PODIUM (Podcast Ditjen Badan Peradilan Umum) membahas mengenai eksekusi bidang perdata. Mulai dari proses permohonan, telaah, pendaftaran, teguran (aanmaning), sita eksekusi, konstantering, lelang, teknis melakukan pengosongan, eksekusi melakukan suatu perbuatan hingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Lebih lanjut
GUGATAN SEDERHANA Video ini berisi mekanisme acara gugatan sederhana. Lebih lanjut
Direktori Putusan Lihat putusan perkara anda pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang kini dengan mudah dapat diakses melalui aplikasi Direktori Putusan Lebih lanjut
Informasi E - Tilang Lihat informasi denda tilang anda dengan mengakses aplikasi e - tilang Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Lebih lanjut

Anda dapat membantu kami dengan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang untuk perbaikan Pelayanan kami kepada anda.


Direktori Putusan

Berita

Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Agustus 2025
Ketua PN Kuala Simpang Lantik Roma Rio Sebayang sebagai Kasubbag. PTIP
Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI Kepada 4 Lingkungan Badan Peradilan se-Provinsi Aceh
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pengadilan Negeri Kuala Simpang
Lebih lanjut

Artikel

Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E - Government
Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata
Mahkamah Agung Dalam Dinamika Perubahan
Lebih lanjut

Agenda


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
-->