Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Pintu Gerbang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Agu26
Humas, Jakarta 27 Agustus 2018.
Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menciptakan suasana kondisi yang bebas dan bersih dari perbuatan serta budaya koruptif bukan sekedar slogan belaka, tetapi tindakan .......
SelengkapnyaLegalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung E - Government
Agu26
oleh: Angel Firstia Kresna, A.Md., S.H., M.Kn. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA RI)
A. PENDAHULUAN
Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Untuk .......
SelengkapnyaEksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata
Agu26
Oleh : Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.
Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA
PENGANTAR
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi .......
SelengkapnyaMahkamah Agung Dalam Dinamika Perubahan
Mar22
Pemikiran Herakleitos ( 540 - 480 SM ) semua yang ada di alam semesta selalu berubah dan tidak ada yang bersifat tetap atau permanen. Herakleitos menyebutnya .......
SelengkapnyaGelombang Online Dalam Perkembangan Hukum
Mar16
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) disebutkan secara tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara hukum sudah tentu penyelenggaraan Negara dan pemerintahannya didasarkan pada .......
SelengkapnyaMenemukan Hakim yang Berakhlaq Mulia
Mar16
Etika atau tata krama merupakan aturan perilaku yang mengatur pergaulan manusia, sehingga sesame manusia saling menghormati inilah dikena ldengan sopan santun, protokoler dan lain-lain. Sistem ini dapat menjaga kepentingan dan .......
SelengkapnyaAspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui "Facebook"
Mar16
Oleh : Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA)
"Jangan korbankan ragamu (penjara) karena kesalahan 2 jempolmu"
Pengantar
Perkembangan media sosial semakin cepat .......
SelengkapnyaSistem Kamar Dalam Mahkamah Agung : Membangun Upaya Kesatuan Hukum
Agu13
Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
1. Pengantar Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada Mahkamah .......
Selengkapnya